Mempawah//suaratnipolri.com/
Gelombang penolakan dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat akhirnya memaksa pemerintah mengambil sikap tegas. Rencana pembangunan rumah dinas atau pendopo Bupati Mempawah yang kembali mencuat, resmi dibatalkan setelah audiensi yang digelar pada Rabu, 1 April 2026 di Aula Kantor Bupati Mempawah.
Audiensi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah, dan perwakilan dari Polres Mempawah, serta Ketua Lidik Krimsus RI Kalimantan Barat, H. Badrut Tamam, AQ, menjadi titik balik dari polemik yang selama ini menuai kritik publik.
“Pemerintah akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan suara masyarakat,” tegas Muslim, Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda. Wakil Bupati Mempawah menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar rapat bersama tim anggaran dan Bupati Mempawah, hasilnya: pembangunan pendopo tidak akan dilanjutkan dan resmi dibatalkan.
Anggaran pembangunan pendopo dialihkan ke program PJAM, khususnya untuk perluasan jaringan air minum, sebagai langkah konkret dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Keputusan ini disambut sorak gembira masyarakat Mempawah.
“Ini kemenangan rakyat Mempawah! Pemerintah akhirnya mendengarkan suara kami,” ujar Julkarnaidi, Aliansi Masyarakat Bersatu.
H. Badrun sangat menyesalkan ketidak hadiran Bupati Mempawah, Hj Erlina Ria Norsan, namun demikian ia tetap menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah memberikan atensinya.
Pembatalan ini menjadi bukti nyata kekuatan rakyat dalam mengoreksi arah kebijakan pemerintah. Masyarakat Mempawah telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa diabaikan.
Namun demikian ia tetap mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran APBD agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat banyak….
Media suara TNI POLRI….
