Pontianak//suaratnipolri.com/
H. Irsan, S.Ag., M.H. resmi dikukuhkan sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB Kalimantan Barat untuk masa bakti 2026–2031. Pengukuhan ini menjadi bagian dari konsolidasi struktural Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat provinsi dalam rangka memperkuat mesin politik menghadapi dinamika politik daerah dan nasional.(13/2)
Dalam pernyataannya, H. Irsan menegaskan pentingnya kerja kolektif untuk meningkatkan perolehan kursi PKB di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat, terutama di daerah yang saat ini masih “zero kursi”.
> “Daerah yang masih belum memiliki kursi akan kita dorong agar minimal memperoleh satu kursi. Bahkan daerah yang sudah ada kursinya, kita upayakan bertambah,” tegasnya.
⚖️ Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil
H. Irsan juga menyoroti persoalan ketimpangan dana bagi hasil (DBH) yang dinilai belum adil bagi Kalimantan Barat, meski provinsi ini kaya sumber daya alam seperti:
Bauksit
Kelapa sawit (terbesar kedua setelah Riau)
Sumber daya tambang lainnya
Menurutnya, Kalbar belum merasakan dampak maksimal dari kekayaan tersebut karena persoalan infrastruktur dan regulasi pusat.
Salah satu yang disorot adalah belum optimalnya fungsi Pelindo dalam mengembangkan pelabuhan ekspor di Kalbar. Saat ini, ekspor masih banyak bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Dumai, sehingga daerah tidak memperoleh manfaat maksimal.
Ia juga menyinggung pentingnya optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional guna mendorong ekspor langsung dari Kalbar.
> “Kita punya kekayaan, termasuk 30% ketersediaan nasional bauksit ada di Kalbar. Tapi kita belum merasakan keadilan bagi hasil yang seharusnya kembali ke daerah,” ujarnya.
🏛 Peran DPRD dan Regulasi
Dalam kesempatan itu, H. Irsan berharap kader PKB yang duduk di DPRD dapat:
Memperjuangkan regulasi yang lebih adil
Mendorong pemerataan dana bagi hasil
Memastikan daerah penghasil tambang mendapatkan kompensasi layak
Ia menilai peran partai sangat penting dalam menjaga keharmonisan politik pasca Pemilu dan Pilkada, agar perbedaan pilihan politik tidak berlarut-larut menjadi konflik sosial.
🔵 Proses Penjaringan Ketua DPW
H. Irsan juga menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB sebelumnya, forum bukan memilih langsung Ketua DPW, melainkan menjaring calon yang kemudian direkomendasikan kepada DPP.
Disebutkan terdapat enam nama calon Ketua DPW yang dibawa dalam forum tersebut, dan DPC diberi ruang untuk merekomendasikan sesuai mekanisme organisasi.
(Kin)
